TASLABNEWS, ASAHAN-Hasil perolehan pajak yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan pada tahun 2018 dari pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai Rp1,9 miliar.
 |
| Kepala Bapenda Asahan Mahendra saat dikonfirmasi Kabiro TASLABNEWS.com. |
Sedangkan dari pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp6,2 miliar. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan.
Sementara 2 jenis pajak daerah yang realisasinya di bawah 50 persen, yakni pajak hotel dan pajak parkir. Lalu pada pajak daerah lainnya memperoleh di atas 50 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkab Asahan, Mahendra kepada wartawan, Rabu (16/1/2019) mengatakan, tahun 2018 dari 11 pendapatan pajak di Asahan, ada tiga realisasi penerimaan pajak yang ada di Asahan melebihi target 100 persen yakni pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
BERITA LAINNYA:
Pengakuan Warga Labusel: Sudah 13 Anak Kucabuli
Bawa 15 Kg Sabu 2 Pengedar Ditembak Mati di Tanjungbalai, 1 Lagi Kabur Bawa 5 Kg
Pria Keterbelakangan Mental Ditemukan Jadi Mayat di Jalinsum Asahan
Menurut Mahendra, pajak hiburan yang ditargetkan sebesar Rp707.500.000, realisasinya Rp796 juta lebih atau 112 persen. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditargetkan Rp1,2 miliar terealisasi Rp1,9 miliar lebih atau 159 persen.
Sedangkan pajak BPHTB yang ditargetkan Rp5,8 miliar realisasinya Rp6,2 miliar lebih atau 107 persen.
Mahendra mengatakan, pajak daerah adalah harga diri pemerintah daerah, karena bisa membiayai pembangunan.
Seharusnya wajib pajak bangga setelah memenuhi kewajibanya membayar pajak, karena turut serta memberikan biaya pembangunan daerah
“Wajib pajak adalah pahlawan pembangunan yang sesungguhnya, maka taatlah pada pajak. Sehingga apa yang kita cita-citakan di bidang pembangunan untuk Asahan tercapai secara maksimal ,” ucap Mahendra.
Terkait dengan realisasi 11 pajak daerah, Mahendra menjelaskan, hasil rekapitulasi realisasi penerimaan hingga 31 Desember 2018, pihaknya hanya bisa mengumpulkan pajak sebanyak 87 persen atau sebesar Rp 42 miliar lebih dari target Rp 48 miliar lebih. (Ltc/int/Syaf)
Mahendra mengatakan, pajak daerah adalah harga diri pemerintah daerah, karena bisa membiayai pembangunan.
Seharusnya wajib pajak bangga setelah memenuhi kewajibanya membayar pajak, karena turut serta memberikan biaya pembangunan daerah
“Wajib pajak adalah pahlawan pembangunan yang sesungguhnya, maka taatlah pada pajak. Sehingga apa yang kita cita-citakan di bidang pembangunan untuk Asahan tercapai secara maksimal ,” ucap Mahendra.
Terkait dengan realisasi 11 pajak daerah, Mahendra menjelaskan, hasil rekapitulasi realisasi penerimaan hingga 31 Desember 2018, pihaknya hanya bisa mengumpulkan pajak sebanyak 87 persen atau sebesar Rp 42 miliar lebih dari target Rp 48 miliar lebih. (Ltc/int/Syaf)
